lawyerindo

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi reformasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah memperkenalkan sejumlah kebijakan baru untuk memperluas basis pajak dan menjaga penerimaan negara. Hal ini dilakukan mengingat outlook penerimaan tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun atau sekitar 94,9% dari target APBN, sehingga berpotensi terjadi shortfall sekitar Rp 112,4 triliun. Salah satu langkah besar […]

Dalam hukum Islam, talak terbagi menjadi tiga jenis dengan konsekuensi berbeda. Talak 1 & 2 masih memungkinkan rujuk tanpa akad baru, sedangkan Talak 3 memiliki syarat khusus yang lebih ketat. Lalu, apa yang harus dipenuhi jika ingin rujuk setelah talak tiga? Temukan jawabannya dalam 60 Seconds with Lawyerindo kali ini. Butuh konsultasi terkait permasalahan keluarga?

Perjalanan bisnis sering kali membawa kita ke tahap yang lebih besar. Bagi pelaku usaha dengan PT Perorangan, ada saatnya untuk bertransformasi menjadi PT biasa agar memiliki struktur hukum yang lebih kuat. Perubahan ini dilakukan melalui notaris dan didaftarkan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM. Simak 60 Seconds with Lawyerindo terbaru dari kami yang membahas

Belanja online makin jadi bagian hidup sehari-hari. Sekarang hadir PMK 37/2025 yang mengatur cara pemungutan pajak di transaksi e-commerce. Aturan ini tidak menciptakan pajak baru, tapi menata mekanisme pemungutannya. Marketplace besar ditunjuk sebagai pemungut pajak agar transaksi digital bisa dipantau lebih jelas dan transparan. Langsung saja simak 60 Seconds with Lawyerindo dari kami! Jangan ragu

Perkawinan di Indonesia dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Untuk perceraian, prosesnya hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya damai gagal. Bagi pasangan beragama Islam, aturan perceraian mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membedakan dua jenis proses: Cerai GugatCerai gugat adalah gugatan perceraian

Pemutaran lagu di tempat umum bukan sekadar hiburan, ada hak ekonomi di baliknya. Ketika sebuah lagu digunakan untuk tujuan komersial, seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, karaoke, konser, hingga transportasi umum, maka pengguna wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal