lawyerindo

Belanja online makin jadi bagian hidup sehari-hari. Sekarang hadir PMK 37/2025 yang mengatur cara pemungutan pajak di transaksi e-commerce. Aturan ini tidak menciptakan pajak baru, tapi menata mekanisme pemungutannya. Marketplace besar ditunjuk sebagai pemungut pajak agar transaksi digital bisa dipantau lebih jelas dan transparan. Langsung saja simak 60 Seconds with Lawyerindo dari kami! Jangan ragu […]

Perkawinan di Indonesia dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Untuk perceraian, prosesnya hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya damai gagal. Bagi pasangan beragama Islam, aturan perceraian mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membedakan dua jenis proses: Cerai GugatCerai gugat adalah gugatan perceraian

Pemutaran lagu di tempat umum bukan sekadar hiburan, ada hak ekonomi di baliknya. Ketika sebuah lagu digunakan untuk tujuan komersial, seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, karaoke, konser, hingga transportasi umum, maka pengguna wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal

Tarif PPN 12% telah berlaku sejak 1 Januari 2025 sesuai dengan UU HPP. Namun, bagaimana perhitungannya? Apakah ada perbedaan untuk barang mewah dan non-mewah? 🤔 Dalam 60 Seconds with Lawyerindo, Counsel kami, Naufal Faiz M., membahas ketentuan dalam PMK 131/2024, termasuk metode perhitungan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan. Jangan sampai salah hitung! Simak

I. Executive Summary The rapid advancement of financial technology in Indonesia has significantly reshaped the payment system, with the Paylater service emerging as a widely used digital credit solution. Unlike traditional financial institutions regulated by FSA, Paylater operates within fintech ecosystems, allowing users to defer payments without requiring a physical card. While Paylater shares similarities

Akta kematian bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga bukti hukum yang diperlukan dalam berbagai urusan, termasuk pencatatan sipil, warisan, dan imigrasi. Lalu, bagaimana prosedur pencatatan kematian bagi WNA di Indonesia? Dalam 60 Seconds with Lawyerindo kali ini, kami membahas pentingnya akta kematian WNA serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurusnya. Simak selengkapnya dan pastikan Anda

1. Gambaran Umum Proses Likuidasi Perusahaan    Likuidasi adalah proses yang bertujuan untuk membubarkan perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi atau ketika pemegang saham, melalui keputusan kolektif, memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan operasional perusahaan tersebut. Proses likuidasi ini mengikuti tahapan-tahapan yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan semua kewajiban perusahaan dipenuhi sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam